JAKARTA, KabarViral79.Com – Massa Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) kembali berunjuk rasa meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 di depan kantor KPK Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 01 November 2022.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Sahala Pohan meminta KPK mengusut korupsi Bansos Covid Tahun 2020 yang diduga merugikan negara lebih dari Rp.2 triliun.
“Hari ini kami kembali aksi unjuk rasa meminta KPK agar mengusut tuntas kasus korupsi Bansos Covid-19 Tahun 2020. Periksa seluruh Pimpinan-pimpinan Perusahaan yang terlibat kasus ini,” tegas Sahala.
Sahala Pohan yang juga Ketua PW HIMMAH DKI Jakarta itu mengatakan, korupsi Bansos Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara telah merugikan negara diduga lebih dari Rp.2 triliun serta melibatkan perusahaan-perusahaan dan para politisi termasuk dua anggota DPR RI.
“Maka dari itu, Ketua KPK jangan tutup mata terhadap kasus ini,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa PP HIMMAH itu juga langsung dihadiri Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution, Sekretaris Jenderal Saibal Putra serta kader dan simpatisan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah.
Ketua Umum PP HIMMAH menyampaikan, korupsi Bansos Jabodetabek 2020 ini tidak main-main, nilainya fantastis, kerugian negara diduga mencapai Rp.2 triliun. Kenapa bisa mencapai Rp.2 triliun lebih, karena ada beberapa kasus yang melibatakan perusahaan, di antaranya suap ke Juliari, dugaan persekongkolan jahat, dugaan nepotisme proyek, perusahaan tidak memiliki kualifikasi (keahlian) dan pengalaman dalam pengadaan Bansos.
“Secara khusus kita meminta kasus ini agar menjadi atensi Ketua KPK, Bapak Firli Bahuri. Oleh karenanya, wajib hukumnya KPK mengusut tuntas dan menangkap pimpinan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Selain itu, ada dua anggota DPR RI yang terlibat, yakni Herman Hery dan Ihsan Yunus yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut yang masih bebas berkeliaran tidak tersentuh hukum,” ungkap Razak.
Razak mengatakan, beberapa waktu lalu Ia telah komunikasi langsung dengan Ketua KPK, Firli Bahuri untuk memastikan temuan baru dugaan korupsi ini sampai ke pucuk pimpinan lembaga anti rausah tersebut.
Menurut Razak, PP HIMMAH secara resmi telah melaporkan pada 17 Oktober 2022 lalu.
“Hari ini, kita berunjuk rasa lagi dalam rangka memastikan kasus ini berjalan, jangan dipetieskan,” tegasnya.
“Pekan lalu secara resmi kita telah mendatangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia di Jakarta Timur (24/10), dalam rangka meminta BPKP menghitung ulang kerugian negara akibat Bansos Covid-19 Jabodetabek 2020 lalu. Hari ini, kita unjuk rasa kembali di KPK,” tambah Razak.
Razak juga mengatakan, sebagai wujud konsistensi PP HIMMAH dalam rangka membantu KPK mengusut korupsi Bansos.
“Setelah demonstarsi, kami akan membawa informasi tambahan, yakni satu bundel berkas untuk KPK agar tidak ada alasan lagi KPK tidak mengusut kasus ini,” ungkapnya.
PP HIMMAH, kata dia, berjanji akan tetap terus mengawal kasus ini sampai pimpinan perusahaan dan anggota DPR RI yang diduga terlibat korupsi dan tidak tersentuh oleh hukum agar ditangkap dan diperiksa KPK.
Setelah satu jam menyampaikan orasi, PP HIMMAH diterima perwakilan KPK, yakni Humas KPK sekaligus mendampingi PP HIMMAH masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
Beberapa orang perwakilan PP HIMMAH terlihat masuk ke Gedung Merah Putih ke Bagian Dumas dalam rangka memberikan bukti tambahan korupsi Bansos Jabodetabek 2020, dan diterima oleh Dumas KPK, Meirianti Zulfa Catur Putri. (*/red)
from KabarViral79.Com https://ift.tt/SMvt4PE
via Beritarh
0 Komentar